Andre Rosiade Dukung Masyarakat Babel Terlibat Produksi Timah

10-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Kementerian BUMN beserta jajaran Direksi PT. Timah Tbk, di Kantor PT. Timah Tbk, Babel, Jumat (7/2/2020). Foto : Kiki/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlibat pada produksi timah dari PT. Timah Tbk. Andre mendorong PT. Timah memberikan kesempatan dan membuat perjanjian kontrak kerja dengan masyarakat Babel dalam melakukan penambangan timah.

 

“Kalau memang masyarakat ingin terlibat dalam produksi PT Timah diberi kesempatan saja, mekanismenya ada, silahkan masyarakat terlibat,” kata Andre seusai pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Kementerian BUMN beserta jajaran Direksi PT. Timah Tbk, di Kantor PT. Timah Tbk, Babel, Jumat (7/2/2020).

 

Legislator Fraksi Gerindra tersebut mengingatkan apabila kerja sama PT. Timah Tbk dengan masyarakat sudah tercapai, Andre menekankan agar semua hasil produksi timah dari masyakarat harus dijual ke PT. Timah Tbk, tidak boleh dijual ke tempat lain, karena izin usaha pertambangan (IUP) ada di PT. Timah Tbk.

 

“Tapi tetap hasil produksi masyarakat harus dijual ke PT Timah tidak boleh ke tempat lain karena ini IUP PT Timah, jadi tentu kita berharap PT Timah membuat kontrak yang jelas dan aturan mainnya yang jelas juga,” pesan legislator dapil Sumatera Barat I itu.

 

Dengan demikian Andre berharap PT. Timah Tbk bisa tumbuh dan berkembang serta bermanfaat untuk Indonesia, khususnya masyarakat Babel dapat merasakan kesejahteraan yang merata. “Bisa tumbuh dan berkembang, dan juga bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Andre. (qq/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...